Tantangan Industri Migas Pemerintahan JKW Jilid II

Industri minyak dan gas bumi (migas) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (JKW) periode ke dua dapat mendapat tantangan yang hebat. Pasalnya, secara sejalan jaman keemasan minyak disinyalir udah berakhir.

Menurut Singgih Widagdo, Ketua Umum Indonesia Mining plus Energy Forum (IMEF) terkandung 7 (tujuh) tantangan yang udah siap menghadang. Apa saja tantangannya?

Pertama, sesudah mengalami puncak kejayaan minyak dua kali, yaitu terhadap 1977 dan 1995 dengan masing-masing +/- 1,6 juta bph maka mengolah minyak domestik Indonesiapun konsisten mengalami penurunan, menembus batas di bawah 1 juta bph terhadap 2007 dan kala ini produksinya cuma 750-an ribu bph. Era kejayaan minyak bumi Indonesia pun dinyatakan udah berakhir oleh Presiden Jokowi.

“Bahwa SKKMigas terhadap Juli 2019 udah membuat rencana optimistik untuk mencegah dan apalagi menaikkan lagi trend mengolah minyak hingga mencapai sedikit di atas 1 juta bph di 2033-2038, hal itu terhitung tidak dapat mengembalikan kejayaan migas layaknya jaman puncak pada 1977 dan 1995 yang lalu.

Kedua, dengan berakhirnya kejayaan migas, lanjut Singgih, pemerintah mesti berani untuk konsisten merelaksasi tekanan terhadap tujuan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) berasal dari migas.

“Arah baru ini sebenarnya udah dijalani oleh pemerintah 2-3 tahun belakangan dalam masalah persetujuan POD-POD Blok A Aceh, Blok Merakes di Selat Makassar dan terhitung Blok Masela di Maluku,” katanya.

Bagi pemerintah yang dikedepankan bukan lagi negara memperoleh lebih banyak langsung berasal dari bagi hasil (split), tapi bahwa proyek migas tersebut sanggup terlaksana, multiplier efeknya terjadi, dan secara “gross” negara memperoleh keuntungan berasal dari diproduksikannya migas tersebut sebagai modal basic pembangunan nasional, bukan cuman penghasil revenue semata.

Ketiga, lanjut Singgih, arah baru yang merelaksasi tekanan terhadap tujuan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) berasal dari migas ini mesti terus menerus dijalani, khususnya untuk merealisasikan POD-POD yang tetap dalam proses dan terhitung temuan-temuan teknis (technical discoveries) yang selama ini dianggap tidak ekonomis oleh kontraktor dikarenakan split (bagi-hasil) nya yang kurang/tidak menguntungkan.

Memproduksikan sumber energi minyak dan gas untuk dipakai langsung memenuhi “demand” dalam negeri jauh lebih berguna kala ini berasal dari segi ketahanan energi dan solusi menanggulangi defisit neraca perdagangan daripada tetap mencegah migas tersebut di dalam bumi dikarenakan penghasilan (revenue) bagian negara lebih kecil berasal dari bagian kontraktor.

Keempat, imbuh Singgih, dengan berakhirnya jaman kejayaan minyak bumi Indonesia maka seharusnyalah pemerintah lebih mengutamakan untuk berikan kebebasan kepada kontraktor migas menentukan menggunakan style kontrak-nya, apakah menggunakan kontrak Gross Split ataukah kontrak PSC konvensional.

“Bukan layaknya yang sekarang, di mana total kontrak baru di tawarkan dalam wujud kontrak Gross Split semata,” ungkap singgih. Diharapkan, dengan dimunculkannya alternatif tersebut maka investasi baru – eksplorasi di bidang migas dapat makin bergairah dan meningkat.

Kelima, kata Singgih, tidak benar satu solusi jangka menengah dan panjang dalam rangka menanggulangi masalah impor minyak bumi Indonesia – yang khususnya dapat makin gawat di 2025-2030 nanti – adalah dengan menguasai cadangan-cadangan migas di luar Indonesia langsung berasal dari hulunya, yaitu lewat penguasaan blok-blok migas dunia oleh Pertamina ataupun BUMN lainnya. Dengan demikianlah maka volume impor minyak kita dapat tergantikan oleh pengiriman entitlement ke Indonesia yang dapat meringankan beban defisit neraca perdagangan kita.

Keenam, pembangunan infrastruktur migas, khususnya kilang minyak dan pipa-pipa transmisi gas, yang di jaman pemerintahan Jokowi jilid 1 tetap belum tunjukkan hasil nyata mesti konsisten diupayakan di jaman 5 tahun mendatang. “Sama layaknya jalur toll, jembatan dan pelabuhan, infrastruktur migas seharusnya terhitung dibebaskan berasal dari trauma beban keekonomian, sehingga pembangunannya sanggup langsung direalisasikan,” kata Singgih.

Ketujuh, lanjut Singgih, sumberdaya manusia Indonesia di bidang migas udah terbukti banyak berperan aktif dan berprestasi di beragam perusahaan / industri migas Flow Meter SHM internasional di luar negeri.

“Potensi untuk menggunakan pengalaman para ahli migas Indonesia baik yg tinggal di Indonesia maupun diaspora di luar negeri ini terbuka lebar lewat Asosiasi Profesi – Komunitas Migas yang ada di Indonesia, dikarenakan sejatinya dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi maka Asosiasi Profesi – Komunitas Migas Indonesia dan diasporanya tersebut lebih gampang terhubung dan berinteraksi saat-saat ini.

Pemerintah seharusnya lebih terhubung diri untuk bekerjasama dengan Asosiasi profesional – Komunitas migas Indonesia tersebut dalam rangka pengembangan SDM Migas Indonesia yang lebih sanggup menjawab tantangan migas kita ke depan, sesuai dengan Visi SDM Unggul Jokowi untuk jaman pemerintahan 2019-2024 ini,” tandasnya.